SEKRETARIAT APTAKINDO

MUSPROV

MUSYAWARAH PROVINSI

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENGAJUAN SKT & SKA

KEANGGOTAAN APTAKINDO

1.  Keanggotaan APTAKINDO adalah seluruh anggota yang telah 

     terdaftar dan terlebih dahulu mengajukan permohonan, 

     memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam 

     Anggaran Rumah Tangga APTAKINDO.

2.  Anggota Biasa yaitu Tenaga Kerja Konstruksi orang yang 

     bekerja dibidang Jasa Konstruksi.

3.  Anggota Luar Biasa yaitu Tenaga Kerja Asing yang bergerak di 

     bidang Jasa Konstruksi.

TUJUAN APTAKINDO

1.  Menghimpun setiap orang yang mempunyai keterampilan dan 

     keahlian dengan disiplin ilmu sesuai dibidangnya terutama Jasa 

     Pelaksanaan dan Perencanaan Konstruksi.

2.  Membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan 

     setiap orang yang mempunyai keterampilan dan keahlian dalam 

     kedudukannya sebagai profesi untuk menjadi sehat, kuat dan 

     tangguh.

3.  Menyelenggaran pendidikan dan pelatihan dan/atau 

     pembekalan pada setiap orang yang mempunyai keterampilan 

     dan keahlian berdasarkan kepatutan dan keilmuan sesuai 

     dengan bidangnya masing-masing yang diakhiri dengan 

     pengujian.

4.  Berkiprah dalam bidang era globalisasi dan berperan serta 

     dalam pembangunan Nasional dan Internasional serta 

     menjunjung tinggi “Sapta Etika APTAKINDO”.

5.  Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan 

     perguruan tinggi yang sesuai dibidang Teknologi dan Informasi, 

     Manajemen Pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya baik 

     didalam maupun diluar negeri.

6.  Membina hubungan yang baik dan serasi dengan penyediaan 

     dan penggunaan jasa konstruksi serta instansi-instansi 

     pemerintah pusat daerah.

FUNGSI APTAKINDO

APTAKINDO berfungsi untuk :

1.  Wadah proses Sertifikasi Tenaga Ahli dan Sertifikasi terampil 

     Pelaksana Jasa Konstruksi.

2.  Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota.

3.  Wadah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan 

     pembangunan serta perlindungan anggotanya dalam usaha 

     mewujudkan tujuan APTAKINDO.

4.  Wadah perwujudan dalam peran serta menjalankan program 

     Pembangunan Nasional dan Internasional yang bebas dari unsur 

     korupsi, kolusi dan nepotisme.

5.  Sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antar anggota dan 

     anggota yang bekerja atau dipekerjakan perusahaan pengusaha 

     lainnya dengan pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang 

     berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi.

6.  Menciptakan kesatuan dan persatuan yang dilandasi niat jujur, 

     terbuka dan akomodatif demi terciptanya tujuan bersama.

7.  Wadah pengembangan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam 

     bidang pelaksana jasa konstruksi nasional dan internasional.

DASAR HUKUM

LANDASAN HUKUM

1.  Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang

     dan Industri (KADIN).

3.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

     Ketenagakerjaan.

4.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

5.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha 

     dan Peranserta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana 

     perubahan Pertama PP No. 4 Tahun 2010 dan perubahan kedua 

     PP No. 92 Tahun 2010 tentang Pengganti PP 28 Tahun 2000 

     tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

6.  Peraturah Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang 

     Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah 

     Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010 tentang 

     Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

7.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000 tentang 

     Pembinaan Jasa Konstruksi.

8.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTAKINDO 

     hasil Musyawarah Nasional II di Bandung – Jawa Barat pada 

     tahun 2014.

9.  Akta Notaris No. 50 Tahun 2014 Notaris Dewi Sugina Mulyani, 

     S.H.

APA ITU APTAKINDO?

tentang APTAKINDO

Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia  atau disingkat APTAKINDO adalah suatu organisasi atau perkumpulan berbadan hukum yang berbentuk satu kesatuan kolektif organisasi yang menganut struktur kewenangan otonom dan struktur kepemimpinan berjenjang dari Badan Pimpinan Nasional dan Propinsi.

APTAKINDO berstatus independen, tidak berhaluan dan tidak berpihak kepada perorangan, kelompok dan atau lembaga/instansi ataupun Partai Politik manapun, kecuali semata-mata memihak kepada peningkatan dan kesejahteraan anggotanya. 

APTAKINDO bersifat umum dan terbuka mewadahi dan membina orang perorangan yang bekerja dan atau dipekerjakan oleh perusahaan Jasa Konstruksi, yang di dalamnya melakukan kegiatan untuk tidak mencari keuntungan (Nirlaba).